”Kudeta: Teori dan Praktek Penggulingan Kekuasaan”

Buku ini secara khusus ditujukan untuk mempersembahkan perumusan teknik-teknik yang bisa diterapkan untuk merebut kekuasaan dengan sistem ilegal melewati pengupayaan infiltrasi ke dalam suatu segmen aparatus negara yang kecil tapi menentukan dengan tujuan akhir mengambil alih pemerintahan yang ada atau biasanya disebut dengan kudeta. Dalam pelaksanaannya tersebut, kudeta memiliki hukum-hukum yang perlu diamati. Pertama, yakni mempersiapkan prakondisi-prakondisi kudeta. 

Kedua, pasca kudeta di mana senantiasa ada dua kemungkinan: gagal dan berhasil, jikalau gagal maka pencetus kudeta akan terjerumus pada bahaya besar bagi hidupnya tapi jikalau berhasil imbalan untuk itu amatlah menggiurkan. Semakin banyak bermunculannya negara modern terpenting dampak dekolonialisasi, semakin tinggi pula probabilitas terjadinya kudeta kekuasaan. Itulah yang tergambar sejak munculnya revolusi Perancis dimana sering kali terjadi penggulingan di bermacam-macam pemerintahan. 

Dan untuk memahami kudeta, sebagian hal yang tak bisa disampingkan yakni mencari tahu bagaimana pola relasional antara pemimpin politik, birokrasi dan angkatan bersenjata berproses dalam suatu pemerintahan. Supaya terhindar dari kudeta, pemimpin yang bagus maka perlu memandang dan mengelola elemenelemen di atas secara cerdik, sebab, siapa sangka sebelumnya jikalau roda birokratik yang tak bersenjata saja bisa seperti itu menakutkan saat mereka bisa menyandera alternatif kebijakan sang pemimpin politik sampai berani membunuhnya. 

Salah satu resep yang ditawarkan Luttwak maka pemimpin semestinya bisa mengikat mereka yang berada dalam pemerintahan dalam rangkaian kompleks yang mmembuat mereka mengikat kesetian politik-etiknya. China, Afrika dan Arab Saudi dalam penjelasan Luttwak memiliki sistem agar masing-masing rezim bisa bertahan. Di China, zaman Dinasti Manchi, keturunan Han dipekerjakan pada jabatan pegawai negeri semua tahapan, tapi posisi penting kehakiman dan militer diisi oleh si kecil cucu dinasti Manchu, seperti itu pula di Afrika biasanya menunjuk member sukunya untuk menjabat di pos-pos strategis dalamdinas keamanan. Di Arab Saudi, urusan ketentaraan terbagi ke dalam mereka yang yakni tentara modern yang suatu saat bisa mengkudeta, dan sebab itu, dihasilkan juga tentara kesukuan yang berafiliasi pada keluarga kerajaan yang dinamakan tentara putih penganut aliran Wahabi. Di dalam sistem kepartaian, sebagian pemimpin juga menaruh kendali jabatan-jabatan strategis yang mereka titipkan pada orang-orang partai agar bisa menjamin keamanan rezim dan memonitor kebijakan-kebijakan rezim agar dikerjakan dengan bagus. Dalam contoh di atas, Luttwak berusaha menandakan bagaimana sebagian negara melewati pemimpin politiknya secara realistis berfikiran defensif dan memahami pentingnya kontrol atas roda birokratik, angkatan bersenjata dan dinas keamanan.

Akan tapi seiring perkembangan zaman, terpenting di abad ke duapuluh sampai kini, pola

penataan pemerintahan yang muncul semakin menunjukan kerumitan di mana rezim-rezim menemui kerapuhan dengan bermunculannya prosedur-prosedur luwes (demokrasi elektoral?) untuk perubahan pemerintahan. Kalau tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan tak bisa dijawab, maka sistem kekerasan biasanya menjadi alternatif manakala alternatif lain yang lebih damai cenderung dianggap kurang tepat sasaran.  ini tergambar terang pada kasus Suriah. Pasca Perang Dunia, Suriah mengalami lebih dari dua belas kudeta yang tak bisa terlepas dari adanya kondisi ketidakpuasan masyarakat akan pemerintah dan disisi lain Undang-undang pemilu dalam konstitusi Hourani yang ditujukan sebagai prosedur perubahan pemerintahan tak bisa berfungsi dengan bagus

Sumber https://tegalsiana.blogspot.com/