Ketika Jokowi Saat Sekarang Galau Karena Dalam Negeri Penuh Masalah

Presiden Joko Widodo( Jokowi) lebih banyak menunduk. Matanya terus memandang ke dasar. Dia berdiri dalam posisi bersedekap di hadapan pemenang festival Gapura Cinta Negara, di Istana Negeri, Jakarta, Senin( 2/ 9).

Mukanya datar tanpa memancarkan ekspresi di awal- awal kegiatan. Jokowi baru tersenyum kala memandang siaran video proses pembuatan gapura para partisipan yang menjajaki lomba.

Jokowi pernah menolak membacakan pemenang. Kesimpulannya Kepala Bekraf Triawan Munaf yang mengambil alih.

Pemenang Festival Cinta Negara tahun ini dari Papua. Mereka berasal dari Kabupaten Yapen serta Nduga. Usai kegiatan Jokowi pernah mengundang para pemuda Papua itu makan siang di Istana Merdeka.

Walaupun demikian sejauh kegiatan pengumuman pemenang, Jokowi seolah kurangi ekspresinya. Mantan wali kota Solo itu pula nampak tidak berkenan kala dimohon membagikan sambutan. Tetapi, Triawan senantiasa menyodorkan mic, walaupun Menteri Sekretaris Negeri Pratikno pernah berikan kode, seolah mengantarkan pesan bila Jokowi tidak mau membagikan sambutan.

Gelagat serta perilaku datar Jokowi kali ini semacam tidak biasa. Sedangkan di ujung timur Indonesia ketegangan terjalin di beberapa daerah Papua serta Papua Barat dalam 2 minggu terakhir.

Gejolak di Bumi Cendrawasih itu mencuat sebab persekusi serta aksi rasial yang dirasakan mahasiswa Papua di Surabaya serta Malang, Jawa Timur, menjelang hari kemerdekaan RI 17 Agustus.

Aksi unjuk rasa mengancam aksi rasial juga timbul di bermacam kabupaten/ kota Papua serta Papua Barat, tercantum pula daerah yang lain di luar Papua mulai 19 Agustus kemudian.

Demonstrasi yang masif antara lain terjalin di Jayapura, Manokwari, Sorong, Fakfak, Timika, Nabire, Merauke, Paniai, Deiyai, sampai Dogiayai. Sebagian aksi tersebut berujung rusuh, semacam di Manokwari, Sorong, Fakfak, Deiyai, dan Jayapura.

Beberapa bangunan, semacam sarana universal, bangunan pertokoan, sampai gedung DPRD jadi target. Tidak hanya permasalahan rasis, mereka pula menuntut referendum Papua. Bendera serta atribut Bintang Kejora memberi warna aksi mereka.

Tuntutan Papua memisahkan diri dari Indonesia bukan benda baru. Suara itu telah timbul semenjak RI menganeksasi Papua pada medio 1969, tetapi saat ini terus menjadi nyaring serta lantang usai permasalahan rasial terhadap mahasiswa Papua.

Pengamat politik dari Universitas Al- Azhar Indonesia( UAI) Ujang Komarudin menyebut gejolak di Papua serta Papua Barat jadi pertaruhan Jokowi pada periode keduanya. Gejolak ini timbul 2 bulan menjelang pelantikan Jokowi- Maruf pada 20 Oktober mendatang.

" Bila Jokowi tidak dapat menuntaskan perkara Papua, hingga Jokowi hendak dikira kandas. Terlebih Jokowi menang 90 persen di Papua," ucap Ujang kepada CNNIndonesia. com, Senin( 2/ 9).

(Wenn Jokowi den Papua-Fall nicht lösen kann, wird Jokowi für gescheitert gehalten. Außerdem hat Jokowi in Papua 90 Prozent gewonnen ", sagte Ujang am Montag)

Ujang menyebut Jokowi wajib mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan komprehensif dalam mengalami gejolak di Papua. Baginya, pendekatan keamanan yang diambil pemerintah dengan mengirim pasukan TNI- Polri dan memblokir internet cuma membuat rakyat Papua marah.

Dikala ini dekat 6. 000 pasukan gabungan TNI- Polri dikerahkan buat mengamankan daerah sangat timur Indonesia. Mereka disebar di sebagian titik di antara lain Jayapura, Nabire, Paniai, Deiyai, Manokwari, Sorong serta Fakfak.

" Terus menjadi banyak pasukan yang dikirimkan ke Papua. Terus menjadi tidak simpati rakyat Papua terhadap pemerintah serta terus menjadi menjauhkan rakyat Papua dari negeri," tuturnya.

Dia melaporkan dengan berbekal kemenangan pada Pilpres 2019, Jokowi dapat langsung tiba ke Papua berjumpa dengan para tokoh adat, agama, warga, dan pemuda setempat.

Sehingga, tidak cuma Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang berkantor di situ dalam sebagian waktu ke depan.

" Pemerintah tidak boleh lamban dalam menanggulangi Papua. Sekali lamban, hingga hendak memakan korban," ucapnya.

Ahli hukum internasional dari Universitas Indonesia( UI) Hikmahanto Juwana berkata Benny Wenda pasti mau menggunakan, apalagi mengeksploitasi warga di Papua supaya terprovokasi buat merdeka. Baginya, pemerintah butuh mewaspadai gerilya yang dicoba Benny sepanjang ini.

Tetapi, Hikmahanto yakin negara- negara di dunia tidak hendak mengakui kemerdekaan Papua yang diperjuangkan oleh Benny Wenda.

" Aku percaya negara- negara di dunia kecuali bisa jadi negeri pasifik, hendak senantiasa mengakui Papua bagaikan bagian dari NKRI," kata Hikmahanto kepada CNNIndonesia. com.

Hikmahanto menyebut gejolak di Papua ini jadi pertaruhan untuk Jokowi pada periode keduanya ini. Paling tidak, kata Hikmahanto, pemerintah butuh melaksanakan sebagian langkah supaya negeri lain menguasai kasus yang terjalin di Papua.

Dia melaporkan pemerintah wajib memohon para perwakilan RI di luar negara berbicara secara intens dengan pemerintah setempat terpaut insiden yang terjalin di Papua serta upaya- upaya yang hendak dicoba pemerintah buat menyelesaikannya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, pemerintah butuh berbicara ke media mancanegara, tercantum perwakilan di luar negara buat bicara dengan media setempat tentang apa yang terjalin di Papua serta upaya mengatasinya.

" Terakhir pemerintah butuh mem- brief perwakilan dari bermacam negeri yang terdapat di Jakarta terpaut insiden di Papua serta penanggulangannya," ucapnya. 

Sumber https://tegalsiana.blogspot.com/